Tekan Angka Anak Tidak Sekolah, Pemkab Labuhanbatu Susun Rencana Aksi Daerah 2026–2029
RANTAUPRAPAT — Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (RAD PP ATS) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2026–2029. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Senin, 26 Oktober 2026, bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Bappeda Kabupaten Labuhanbatu.
Kegiatan FGD ini dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Labuhanbatu, Kepala Bappeda Kabupaten Labuhanbatu, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda, serta perwakilan dari pelbagai Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
Dalam FGD ini, Pemkab Labuhanbatu menghadirkan narasumber Dr. Paidi, S.E., M.Si., Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara (FEB USU). Beliau memaparkan analisis strategis, kerangka kebijakan, serta langkah teknis intervensi dalam penanganan dan pencegahan anak tidak sekolah di wilayah Kabupaten Labuhanbatu.
Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu dalam sambutannya menekankan pentingnya komitmen bersama antar-perangkat daerah untuk menekan angka anak tidak sekolah. Penyusunan dokumen RAD PP ATS ini diharapkan tidak sekadar menjadi dokumen administratif, melainkan menjadi panduan kerja nyata dan terintegrasi selama periode 2026–2029.
"Penanganan anak tidak sekolah membutuhkan sinergi lintas sektor, mulai dari dinas pendidikan, sosial, hingga tingkat kecamatan dan desa. Dokumen RAD PP ATS ini akan menjadi pijakan strategis kita dalam memastikan seluruh anak di Labuhanbatu mendapatkan hak layanan pendidikan yang layak," ujar Sekda.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Labuhanbatu menyampaikan bahwa dokumen RAD PP ATS 2026–2029 akan memuat pemetaan data ATS, akar penyebab masalah, hingga target pencapaian indikator pembangunan manusia di bidang pendidikan.
Melalui FGD ini, seluruh perwakilan Perangkat Daerah memberikan masukan data serta program prioritas yang akan diintervensikan ke dalam draf dokumen rencana aksi daerah, sehingga penanganan anak tidak sekolah di Kabupaten Labuhanbatu dapat berjalan secara terukur dan berkelanjutan.