• image
  • image
  • image
Beranda
NOTA KESEPAKATAN BERSAMA PDF Cetak Surel

MoU KPK5ADOPSI E-GOVERNMENT, KABUPATEN LABUHANBATU JALIN KESEPAKATAN BERSAMA DENGAN KOTA SURABAYA DAN KABUPATEN SIDOARJO

SURABAYA : Bertempat di lobi lantai 2, Balaikota Surabaya, Rabu (28/9), dilakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama tentang implementasi e-government antara Pemerintah kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tentang pelayanan perizinan terpadu berbasis elektronik dengan 40 pemerintah daerah.  Implementasi e-government dan pelayanan perizinan berbasis elektronik mewujudkan birokrasi yang transparan dan bebas korupsi serta mendekatkan dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Acara penandatanganan nota kesepakatan bersama ini difasilitasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebanyak 40 kepala daerah kabupaten/kota dari lima provinsi hadir dalam penandatanganan nota kesepakatan bersama implementasi e-government. Dari Provinsi Sumatera Utara (14 kabupaten/kota), Provinsi Sumatera Barat (10 kabupaten/kota). Provinsi Bengkulu (empat kabupaten), Provinsi Sulawesi Tengah (lima kabupaten) dan Provinsi Jawa Tengah (tiga kabupaten).

Pada kesempatan ini Bupati Labuhanbatu H. Pangonal Harahap, M.Si menandatangani nota kesepakatan bersama tentang MoU KPK6 implementasi e-government dengan Walikota Surabaya Tri Rismaharini. Nota kesepakatan bersama ini dibuat dengan maksud untuk digunakan sebagai dasar melakukan kerjasama daerah dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas dan sinergitas dalam penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat.  Nota kesepakatan bersama ini bertujuan tujuan untuk meningkatkan kualitas pemerintahan, pembangunan, perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Disamping itu juga H. Pangonal Harahap, M.Si menandatangani nota kesepakatan bersama tentang pelayanan perizinan terpadu berbasis elektronik dengan Bupati Sidoarjo Saiful Illah. Seperti halnya maksud senada dengan Kota Surabaya, nota kesepakatan bersama ini bertujuan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di kedua kabupaten ini. Kedua nota kesepakatan ini kemudian ditandantangani oleh Alexander Marwata, Wakil ketua KPK dan Tengku Erry Nuradi, Gubernur Sumatera Utara.

MoU KPK1

Tri Rismaharini, walikota Surabaya dalam sambutannya menuturkan sangat terasa manfaat inplementasi e-government dengan menghemat puluhan milyar rupiah. Dengan kondisi kapasitas fiskal yang terbatas ternyata dengan mengaplikasikan e-government memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat Kota Surabaya seperti membangun taman terbesar dengan luas 60 hektar. Pemerintah Kota Surabaya juga menyediakan Jamkesmas non-kuota.

 

Sementara itu dalam sambutannya Saiful Illah, Bupati Sidoarjo mengatakan, ia menyambut dengan baik dan mengapresiasi

MoU KPK2yang tinggi atas inisiatif KPK agar pemda berbagi aplikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik. Oleh karena itu pihaknya mengembangkan SIPPADU yang kini mendapatkan juara Investment Award dalam 5 tahun berturut-turut.

MoU KPK3

Sedangkan Tengku Erry Nuradi, Gubernur Sumatera Utara mewakili perwakilan kepala daerah mengatakan, kesepakatan yang dilakukan hari ini difasilitasi sepenuhnya oleh KPK. Ia berterima kasih kepada KPK yang telah memfasilitasi penandatanganan nota kesepakatan bersama. Menurut Tengku Erry, salah satu point yang disepakati adalah mengimplementasi e-government Pemerintah Kota Surabaya dan pelayanan perizinan terpadu berbasis elektronik. Ia berharap penandatanganan hari ini tidak hanya seremonial belaka, tetapi benar-benar dipraktekkan di daerahnya masing-masing. Pemprov Sumut sebenarnya telah menandatangani MoU dengan Pemkot Surabaya pada 24 Mei 2016 lalu untuk mengadopsi sistem e-goverment di Kota Surabaya.

Alexander Marwata, Wakil ketua KPK menjelaskan, dengan aplikasi berbasis elektronik terjadi penghematan yang 

MoU KPK4 dapat dikembalikan lagi dengan pelayanan kepada masyarakat. KPK berupaya membangun sistem yang dapat mengurangi interaksi antara masyarakat dengan pejabat pemda dan juga mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.  Menurut Alexander, KPK mendorong kepada pemda lain untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Tentunya dibutuhkan komitmen yang tinggi dari pimpinan daerah. Dengan menggandeng BPKP diharapkan dilakukan pelatihan rutin.

 

Terakhir Diperbaharui pada Kamis, 29 September 2016 23:40